·ÉËÙÖ±²¥

Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Nunukan, Akhmad, menegaskan bahwa tunjangan khusus untuk guru di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) sepenuhnya diatur oleh pemerintah pusat, termasuk kuota dan daftar penerima.

Pernyataan ini menanggapi keluhan guru, termasuk Kepala Sekolah SMP 1 Krayan Selatan yang mengaku belum menerima tunjangan selama lima tahun.

"Kuota tunjangan 3T ditentukan pusat. Kami hanya menerima SK dan daftar nama penerima setiap semester. Jika status desa berubah dari tertinggal menjadi berkembang, tunjangan otomatis terhenti," ujar Akhmad, Rabu (16/4/2025).

Ia menambahkan, tidak semua guru di wilayah 3T menerima tunjangan. Terkait keluhan tunjangan yang belum diterima, Akhmad meminta guru mengecek SK dari pusat.

"Dari tujuh guru di satu SD, mungkin hanya dua atau tiga yang dapat, sesuai SK pusat. Kalau namanya ada di SK, mereka berhak menerima. Pembayaran langsung dari pusat, bukan dinas pendidikan," tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Sekolah SMPN 1 Krayan Selatan Agustinus yang juga menjabat sebagai Ketua PGRI Krayan Selatan dan Krayan Tengah mempertanyakan tunjangan 3T yang sudah berhenti selama 5 tahun. Dia mengungkapkan kondisi sulit yang dihadapi para guru.

"Kami di daerah 3T, tapi dana khusus untuk guru sudah tidak ada sejak lima tahun lalu. Padahal, harga barang di sini sangat mahal. Gula Rp 30.000 per kilo, minyak goreng Rp 28.000, bensin bisa Rp 30.000 per liter," ujarnya kepada detikKalimantan, Senin (14/4/2025).

Menurut Agus, penghentian dana khusus berdampak besar pada kesejahteraan guru, terutama tenaga honorer. Fasilitas sekolah juga jauh dari memadai.

"Internet di sekolah ada, tapi bandwidth-nya kurang. Guru dan siswa sering kesulitan, apalagi untuk laporan online atau ANBK," bebernya.

Agus juga menyinggung program pemerintah pusat lainnya yang belum berjalan di wilayahnya, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Program makan bergizi gratis (MBG) dari pemerintah juga belum menyentuh Krayan. Di kota sudah jalan, tapi kami di sini tidak dapat apa-apa," ungkapnya.

Sebagai Ketua PGRI, Agus mendesak pemerintah mengaktifkan kembali dana khusus 3T dan memperhatikan kondisi riil di lapangan.

"Pemerintah harus datang ke Krayan, lihat sendiri jalan berlumpur dan harga barang. Kami juga warga Indonesia, harus diperhatikan sama seperti yang di kota," tegasnya.