Wali Kota Jogja, Hasto Wardoyo, memastikan wacana pemungutan retribusi sampah berdasarkan bobot sampah batal dilakukan. Sebagai gantinya, Pemkot Jogja menyiapkan program transporter.
Diketahui, Pemkot Jogja melakukan uji coba penerapan kebijakan retribusi sampah berdasarkan bobot di depo-depo pada 29 Oktober hingga 7 November 2024 lalu. Pada uji coba itu, hanya dilakukan penimbangan dan belum ditarik retribusi.
"Sudah saya luruskan, tidak ada, baik dipilah maupun tidak dipilah kami tidak mengenakan bayar membayar begitu di tingkat depo," tegas Hasto kepada wartawan di Pasar Beringharjo, Kota Jogja, Jumat (14/3/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Karena bagi saya, warga itu mau membawa ke depo dengan cara baik pakai gerobak, tidak membuang di tempat-tempat liar, sudah seneng banget saya," sambungnya.
Sebagai gantinya, Pemkot Jogja menyiapkan kebijakan transporter atau penggerobak. Nantinya seluruh masyarakat Kota Jogja wajib menjadi pelanggan penggerobak atau transporter.
Hasto mengatakan, warga hanya akan dibebani biaya untuk membayar penggerobak. Namun guna merealisasikan hal tersebut, Pemkot Jogja saat ini tengah berkoordinasi dengan legislatif agar peraturan daerah soal retribusi sampah bisa segera disahkan.
"Saya mempertimbangkan retribusi sampah agar warga biasa tidak biaya, karena sudah membayar penggerobak," ujar Hasto.
979 Transporter Dikerahkan ke 616 RW di Jogja
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DLH Kota Jogja, Agus Tri Haryono, menyebut 979 transporter yang akan mengakomodir 616 RW di Kota Jogja. Menurutnya, ada sebagian RW yang membutuhkan lebih dari satu transporter karena wilayahnya yang luas.
"Karena kan kemampuan satu penggerobak atau transporter kira-kira hanya bisa 40 sampai 50 KK," papar Agus saat dihubungi.
Agus melanjutkan sampah yang diangkut oleh transporter harus dalam keadaan sudah terpilah. Nantinya, warga akan dilarang pembuangan sampah mandiri langsung ke depo. Rencananya, kebijakan ini akan mulai berlaku 1 April 2025 mendatang.
"Kami akan mewajibkan seluruh masyarakat umum menjadi pelanggan tetap transporter, sehingga tidak ada lagi yang mandiri," tutup Agus.
(ams/apl)
Komentar Terbanyak
Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis Sejumlah Sekolah di Jogja Berhenti
Klarifikasi Bibit Terlapor Kasus Mafia Tanah Mbah Tupon Bantul
Duduk Perkara Mbah Tupon Jadi Korban Mafia Tanah Versi BPN