·ÉËÙÖ±²¥

Calon bupati (cabup) Buleleng nomor urut 1, I Nyoman Sugawa Korry, mengungkap ada pihak yang ingin menghapus rencana lokasi pembangunan bandara di Buleleng dari Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Bali. Hal itu disampaikan Sugawa saat kampanye di Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Buleleng, Senin (7/10/2024).

Sugawa mengatakan penghapusan rencana lokasi itu muncul setelah salah satu pimpinan partai menolak pembangunan bandara baru di Buleleng. Kala itu, ada usulan untuk merevisi Perda RTRW Bali.

"Ketika pimpinan partai sebelah mengumumkan menolak Bandara Bali Utara, yang kedua disusul merevisi Perda RTRW Bali yang menghapus lokasi bandara di utara," kata Sugawa Korry saat berkampanye bersama calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) Bali Made Muliawan Arya alias De Gadjah-Putu Agus Suradnyana (Mulia-PAS).

Mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali itu mengungkapkan partai-partai selain PDIP kemudian bergerak memperjuangkan agar rencana lokasi pembangunan bandara dalam Perda RTRW Bali tetap di Buleleng. Walhasil, rencana lokasi bandara di Buleleng tidak jadi dihapus dari Perda RTRW.

"Walaupun jumlah kami lebih sedikit, PDIP 32, kami sekitar 22, ternyata atas perlindungan Ida Bhatari, Perda RTRW Bali Pasal 23 tetap mencantumkan bandara itu di Bali Utara," jelas Sugawa Korry.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golongan Karya (Golkar) itu mengungkapkan pembangunan bandara baru di Buleleng akan sulit terealisasi jika rencana lokasi dalam Perda RTRW Bali dihapus. "Artinya ini nyata, karena kalau tidak ada dalam perda, sulit kalau kita merencanakan di sini, harus merubah perda lagi," katanya.

Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menceritakan dirinya sempat mengamuk soal rencana pembangunan bandara Buleleng, Bali. Ia saat itu sempat menghubungi Gubernur Bali Wayan Koster terkait rencana pembangunan tersebut.

"Saya bilang keluarga besar saya di Buleleng. Mau dibikinin lapangan terbang, ngamuk saya dan saya panggil Pak Koster. Enak saja aku bilang hanya untuk ngubungin pariwisata, enggak," ungkapnya saat kunjungannya ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur, Senin (16/1/2023).

Ia menuturkan, pada akhirnya hal tersebut pun didengar Presiden Joko Widodo. Ia menceritakan ketidaksetujuan dengan pembangunan Bandara Buleleng.

"Saya bilang sama Pram, tolong banget ini atas nama warga Bali aku bilang jangan mikirin diri sendiri, Pulau Bali ini seupret tahu enggak. Penduduknya hanya berapa, terus yang mau didatangkan ke sini hanya investor doang. Saya mau rakyat Bali saya juga ada yang bisa menjadi pengusaha dan lain sebagainya dong," katanya.

Megawati pun menuturkan, pada waktu tersebut, mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Wishnutama Kusubandio sempat datang ke rumahnya dan membujuk dirinya terkait Bandara di Buleleng tersebut. Ia pun mengaku tetap keukeuh menolak terkait hal tersebut.

"Saya nanya ke Pak Budi Karya waktu itu sebenarnya Bandara Ngurah Rai itu mau dijadikan apa toh, dan (dikatakan Budi) runway-nya mau dibikinkan satu lagi. Pertanyaannya kalau Buleleng dengan pandemi kemarin sampai sekarang ini apa enggak mabuk tuh, siapa yang mau naik dari sana," terangnya.

Megawati juga mengatakan, jika ada Bandara di Buleleng tentunya akan menjadikan warga di tempat tersebut merasa sumpek. Mengingat, wisatawan yang akan datang melalui Bandara tersebut diprediksi hanya didominasi wisatawan mancanegara.

Megawati pun kemudian memberikan alternatif apabila Bandara di Buleleng tidak jadi dibangun. "Bisa dibikin segitiga. Saya ini pernah Presiden. Namanya Ngurah Rai Bali terus ke Banyuwangi, terus Surabaya dan dibikin triangle. Ini kan memberikan kesempatan untuk di tiga tempat. Dari Surabaya dia (wisatawan) nginep lalu dari Banyuwangi hanya nyebrang dan ini bisa terus," paparnya.

Dalam kesempatan tersebut, dirinya juga meminta agar Gubernur Bali Wayan Koster tetap mempertahankan peraturan agar bagi bangunan-bangunan seperti hotel dan lainnya tidak memiliki tinggi melebihi tinggi pohon kelapa.

"Saya diskusi juga sama Pak Gubernur, awas lho jangan dirubah aturannya yang mengatakan bahwa tidak boleh yang namanya hotel atau rumah atau apa pun itu boleh lebih tinggi dari pohon kelapa. Itu adalah perintah Bung Karno," sebut Megawati.

Ia menegaskan dengan dipertahankannya aturan tersebut, tentunya keindahan Bali akan tetap terjaga seperti dahulu.