·ÉËÙÖ±²¥

Anggaran Kawasan Legislatif-Yudikatif IKN Dapat Tambahan Rp 8,1 T!

Nasional

Anggaran Kawasan Legislatif-Yudikatif IKN Dapat Tambahan Rp 8,1 T!

Herdi Alif Al Hikam - detikKalimantan
Kamis, 17 Apr 2025 15:30 WIB
Suasana di  Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (13/2/2025). Juru Bicara Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Troy Pantouw menyebut program kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dan investasi terus berjalan dalam melakukan pembangunan IKN yang diproyeksikan total KPBU senilai Rp60,93 triliun dan investasi Rp6,49 triliun bakal masuk untuk pembangunan ibu kota Indonesia pada 2025. ANTARA FOTO/Aditya Nugroho/mrh/nz
IKN. Foto: ANTARA FOTO/ADITYA NUGROHO
Balikpapan -

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memastikan pembangunan IKN terus berlanjut. Bahkan saat ini ada tambahan anggaran untuk pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif.

Dilansir detikFinance, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono menyatakan mengungkapkan ada anggaran tambahan sekitar Rp 8,1 triliun untuk memulai pembangunan kawasan yudikatif dan legislatif.

"Anggaran pekerjaan pengaspalan jalan dan pekerjaan di sepanjang jalan-jalan kawasan KIPP sudah difinalkan di DIPA kami, dengan anggaran sekitar Rp 5,4 triliun dari OIKN dan tambahan sekitar Rp 8,1 triliun untuk kawasan yudikatif dan legislatif yang akan segera dikerjakan," kata Basuki dalam keterangannya pada Kamis (17/4/2025).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Basuki sendiri menjamin pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur bakal terus berjalan. Kepastian ini dipaparkan dalam Rapat Forum Koordinasi Daerah (Forkopimda) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) di Kantor Otorita IKN pada Rabu (16/4/2025).

Basuki menyampaikan semua pekerjaan yang belum selesai seperti bandara, jalan tol, hingga Istana Wakil Presiden juga bakal lanjut hingga tuntas.

"Alhamdulillah, kepastian sudah kita dapatkan. Jadi semua pekerjaan lanjutan yang belum selesai akan diselesaikan oleh kementerian, baik itu bandara, jalan tol, Istana Wakil Presiden, masjid, maupun jalan-jalan," tegasnya.

Rapat tersebut dihadiri sederet pejabat lokal di Kaltim. Yakni Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, hingga Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud.

Kemudian hadir pula Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro, Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha, Danlanal Balikpapan Kolonel Laut (P) Edi Kuswanto, Danlanud Dhomber Kolonel Pnb Fata Patria, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim Iwan Wijaya.




(des/des)
Berita ·ÉËÙÖ±²¥Lainnya
detikNews
detikFinance
detikHot
detikOto
detikFood
detikHealth
detikTravel
detikInet
Hide Ads