·ÉËÙÖ±²¥

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Utara (Kaltara) mengalami tren penurunan signifikan. Dari Rp 4 triliun pada tahun ini menjadi Rp 2,8 triliun pada 2026.

Penurunan APBD ini menjadi tantangan besar bagi Kaltara, terutama dalam mendanai 9 program unggulan Gubernur Zainal A Paliwang hingga 2030. Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kaltara Bustan menyiapkan sejumlah solusi inovatif setelah dilantik pada Kamis (17/4) lalu.

"Kondisi fiskal kita menurun. Dari Rp 4 triliun, tahun ini tinggal Rp 2,9 triliun, dan 2026 diprediksi Rp2,8 triliun. Kami harus desain program agar pendapatan naik lagi," ujar Bustam ditemui detikKalimantan, Minggu (20/4/2025).

Bustan menjelaskan pihaknya telah menggelar rapat khusus bersama perangkat daerah untuk mengidentifikasi masalah dan mencari solusi. Salah satu ide yang diusulkan adalah mengadopsi kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor, seperti yang diterapkan di beberapa provinsi.

"Banyak kendaraan yang pajaknya menunggak, bahkan sampai 5 tahun. Kami usulkan pemutihan pajak, tapi bukan sehari, mungkin 1-2 bulan, agar masyarakat punya waktu membayar," katanya.

Bustan menyebut banyak kendaraan operasional perusahaan di Kaltara yang belum terdaftar secara lokal. Dia pun mendorong pemangku kebijakan di Kaltara untuk bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui kebijakan pajak yang kreatif seperti di daerah lain.

"Kami ajak pengusaha pindahkan plat kendaraan ke Kaltara. Ini akan dongkrak PAD. Kami harus kreatif. APBD terbatas, tapi peluang masih banyak," tegasnya.

Selain itu, Bustan mendorong kolaborasi dengan sektor swasta untuk mendukung pembangunan infrastruktur, seperti perbaikan jalan. Ia mencontohkan kerja sama dengan perusahaan sawit untuk memperbaiki akses dari Tanjung Selor ke Mangkupadi, yang dapat mempersingkat waktu tempuh dan mendorong aktivitas ekonomi.

"Jalan bagus, ekonomi tumbuh, harga barang terkendali," ungkapnya.

Bustan menekankan pentingnya koordinasi dengan perangkat daerah, seperti Inspektorat dan Badan Pengelola Keuangan, untuk memastikan pengelolaan APBD yang transparan dan akuntabel.

"Kami tidak bisa bekerja sendiri. Perangkat daerah, Forkopimda, hingga masyarakat harus berkolaborasi. Saya optimistis, dalam 5 tahun, APBD kita bisa naik ke angka dua digit," pungkasnya.