·ÉËÙÖ±²¥

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan Indeks Integritas Pendidikan 2024. Indeks Integritas Nasional 2024 tercatat 69,50, yang artinya masih berada di level korektif. Angka 69,5 turun dari SPI Pendidikan tahun 2023, yakni sebesar 73,7.

Hal itu tercantum dalam peluncuran Indeks Integritas Pendidikan 2024 dan Penandatanganan Komitmen Bersama Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi, yang digelar secara hybrid di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Kamis (24/4/2025) kemarin.

Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2024 mencerminkan kondisi integritas dunia pendidikan Indonesia dari sisi karakter, ekosistem, dan tata kelola.

"Indeks ini bukan sekadar angka. Kalau angka ini kita acuhkan, kita biarkan begitu saja, maka bisa menjadi sebuah malapetaka. Sehingga hasil SPI Pendidikan ini bisa menjadi cermin jujur sekaligus penanda bahwa membangun benteng antikorupsi di dunia pendidikan tak bisa ditunda," ujar Ketua KPK, Setyo Budiyanto.

SPI Pendidikan menjangkau 36.888 satuan pendidikan di 507 kabupaten/kota dari 38 provinsi di Indonesia pada tahun 2024. Dengan melibatkan 449.865 responden, yang terdiri atas siswa/mahasiswa, orang tua, tenaga pendidik, hingga kepala satuan pendidikan, survei ini menyasar tiga dimensi utama, yakni karakter peserta didik, ekosistem pendidikan, dan tata kelola pendidikan.

Setyo menegaskan urgensi menanamkan nilai-nilai integritas sejak dini, agar perilaku korupsi tak diwariskan kepada generasi mendatang.

"Apalagi 20 tahun lagi kita menuju Indonesia Emas 2045, dengan harapan sudah berdaulat, maju, merdeka, modern, dan bisa memperbaiki permasalahan di semua lini. Oleh karena itu, demi tercapainya tujuan tersebut, pendidikan harus menjadi lini terdepan dalam pembentukan karakter antikorupsi," tegas Setyo.

Sementara itu, Deputi Bidang Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, menyampaikan bahwa hasil SPI Pendidikan 2024 akan menjadi masukan penting dalam evaluasi efektivitas pendidikan antikorupsi di Tanah Air.

"Dampak paling esensial dari SPI Pendidikan ini adalah terciptanya peserta didik yang berintegritas dan terbentuknya sistem pendidikan yang bersih, transparan, dan akuntabel," jelas Wawan.

Dalam acara peluncuran tersebut, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti. Mu'ti langsung merespons hasil tersebut. Dia mengatakan, kementeriannya akan berusaha menekankan penguatan pendidikan nilai sebagai proses membangun budaya dan peradaban bangsa.

"Kami berusaha menerapkan itu dengan pendekatan pembelajaran mendalam yang akan mulai kami berlakukan pada tahun ajaran 2025-2026, di mana para murid tidak hanya mengerti, memahami sesuatu dalam level kognitif tetapi menemukan makna dan menjadikan nilai-nilai utama itu sebagai landasan yang membentuk kepribadian," kata Abdul Mu'ti.

Mu'ti menjelaskan pihaknya lagi mengupayakan penekanan budaya jujur, bersih, dan antikorupsi untuk dapat terlaksana dengan baik. Mu'ti menyebut penguatan ini dilakukan di empat pusat pendidikan, yaitu pendidikan yang berpusat di sekolah, di keluarga, di masyarakat, dan juga melalui dukungan media massa.